Ical dan Anas Redam Perpecahan
Jumat, 26 November 2010 – 07:29 WIB

Pertemuan Sesgab: Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) didampingi Sekjen Partai Golkar, Idrus marham (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (tengah) saat pertemuan makan siang bersama, Kamis (25 Nov 2010) di Jakarta. Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos
Menurut dia, isu reshuffle saat ini tidak perlu dipersoalkan. Presiden SBY sebagai satu-satunya pihak yang berwenang me-reshuffle justru tidak mengembuskan isu tersebut. "Urusan presiden masak kita kuasai," jawabnya.
Baca Juga:
Setali tiga uang, Anas menyatakan bahwa pertemuannya dengan Ical hanyalah pertemuan rutin. Kebetulan, kali ini giliran Ical mengundang dirinya untuk bertemu. "Prinsipnya ingin mengatakan bahwa Partai Golkar adalah koalisi Partai Demokrat seperti koalisi partai yang lain. Hanya itu. Yang lain guyon-guyon saja di dalam," ujarnya menirukan Ical.
Padahal, sehari sebelumnya, Ruhut Sitompul membuat pernyataan tentang reshuffle yang membuat orang Golkar tersengat. Dia mengungkapkan, reshuffle sangat mungkin memasukkan kader PDIP. Bila itu terjadi, yang tergeser adalah menteri asal Golkar. Ruhut menilai sikap politik Golkar sering melakukan blunder sehingga mengganggu pemerintah.
Kader Golkar yang termasuk tersengat adalah Priyo Budi Santoso, salah seorang ketua. Dia tidak takut menteri Golkar diganti. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing. Anas meminta pernyataan Ruhut tersebut tidak dibesar-besarkan. Kenyataannya, ujar dia, pimpinan dua partai saat ini masih kompak. "Jadi, bukan karena Ruhut ketemu. Ini jadwal Ical buat traktir kami," katanya berseloroh.
JAKARTA - Partai Demokrat dan Golkar yang akhir-akhir ini berada dalam atmosfer konflik kemarin (25/11) pamer damai. Ketum Demokrat Anas Urbaningrum
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026