Selasa, 23 Juli 2019 – 13:57 WIB

Identitas Lokal Kian Penting dalam Perpolitikan

Rabu, 10 November 2010 – 16:58 WIB
Identitas Lokal Kian Penting dalam Perpolitikan - JPNN.COM

DISKUSI - Suasana diskusi terkait peluncuran buku 'Adat dalam Politik Indonesia' dengan pembicara Indra J Piliang dan Sandra Moniaga, tajaan Yayasan Pustaka Obor. Foto: Arsito Hidayatullah/JPNN.

JAKARTA - Keberadaan identitas asal seseorang, terutama yang menyangkut etnis beserta ruang lingkup adatnya, dipandang senantiasa memiliki pengaruh di dunia perpolitikan tanah air. Bahkan dalam realita politik praktis Indonesia belakangan, yang notabene sudah relatif lebih demokratis, unsur latar belakang (adat) seseorang itu bisa jadi kian penting.

Hal tersebut setidaknya sebagaimana yang diutarakan Indra J Piliang, salah seorang pembicara dalam acara Diskusi dan Peluncuran Buku 'Adat dalam Politik Indonesia', yang ditaja Yayasan Pustaka Obor Indonesia, di Gedung YTKI, Jakarta, Rabu (10/11). Menurut Indra pula, bukti untuk itu bisa dilihat dengan mudah dalam pemilu legislatif lalu. Indra pun menyebut bahwa dirinya sendiri bisa menjadi salah satu contoh.

"Saya yakin kalau banyak di antara yang memberikan suaranya untuk saya dalam pileg lalu (sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Golkar di Sumatera Barat, Red), salah satunya adalah (warga pemilih) dari suku Piliang. Meskipun kita tak bisa tahu berapa jumlahnya, tapi pastinya cukup banyak, karena suku Piliang sendiri bisa disebut satu dari empat suku besar/awal di Minangkabau," tuturnya.

"Atau sebutlah misalnya, kenapa Anas Urbaningrum yang asal Jawa Timur yang dipilih (memimpin Demokrat), dan bukannya Andi Mallarangeng yang orang Makassar, atau Marzuki Alie yang dari Palembang misalnya. Ini bisa jadi karena Jawa Timur memang masih dipandang lebih mapan dalam perpolitikan. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu tentu ada (dalam benak pemilih). Dana atau uang mungkin penting, tapi tidak semata-mata itu saja (faktornya)," tambah Indra.

Kendati demikian, walau identitas-identitas semacam itu kerapkali terbukti menyeruak ke permukaan sebagai sesuatu yang penting, Indra menyebut bahwa dirinya kurang setuju kalau harus ada semacam negosiasi atau penawaran posisi-posisi tertentu untuk kalangan adat, dalam dunia perpolitikan Indonesia saat ini. Hal itu ia utarakan demi menanggapi komentar salah seorang hadirin yang bertanya, apakah perlu hal semacam janji-janji Presiden Soekarno kala mendekati kerajaan-kerajaan di Nusantara misalnya, diangkat dan dibicarakan lagi.

"Rasanya saya kurang sependapat (untuk itu). Karena pada dasarnya sekarang ini demokrasi sudah berjalan, dan itu bagus. Trias politika itu jalan. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau diberikan posisi-posisi lagi (untuk adat tertentu), maka monarki akan naik lagi. Sekarang ini kan, (pola-pola) monarki memang masih ada, tapi hanya (bisa) bermain di dalam bungkusan demokrasi," paparnya.

Terlepas dari itu, Indra kembali menekankan bahwa pada dasarnya elemen adat tetap penting, serta bahkan bisa lebih esensil dan berperan ke depannya, terutama dalam kasus-kasus khusus. Ia pun memberi contoh, dalam penyelesaian masalah Papua misalnya. "Saya pikir, ke depannya untuk masalah Papua, pemerintah tak bisa tidak, harus memperhatikan elemen (ruang lingkup) adat dalam penyelesaiannya. Jadi, tidak semata katakanlah bicara soal NKRI, perekonomian, atau (berpegang pada) status otonomi khusus misalnya," katanya.

Satu hal yang cukup menarik dari acara diskusi buku yang aslinya terbitan luar negeri itu, adalah adanya keluhan dari salah seorang personil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terkait kesimpulan umum dan tidak akuratnya penulisan salah satu bab yang membicarakan soal masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Disebutkan, tulisan itu bahkan dianggap telah memberikan imej jelek pada elemen masyarakat setempat, serta berpotensi menyesatkan.

Menanggapi keluhan itu, Sandra Moniaga, pembicara diskusi lainnya yang juga adalah salah seorang editor dari buku berisikan kumpulan tulisan tersebut, hanya bisa menyarankan adanya tulisan counter (balasan). Ini katanya, akan lebih baik dan efektif, apabila juga disajikan dengan bukti-bukti serta ditulis secara ilmiah, ketimbang misalnya dengan memboikot apalagi 'memusuhi' penulisnya.

Sementara itu, pada bagian akhir, Edisius Riyadi selaku moderator diskusi, mengulas ulang beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari pembicaraan siang itu. Salah satunya menurutnya, adalah berupa pertanyaan kembali kepada para penggiat keberadaan masyarakat adat, akan menempatkan seperti apa "adat" itu sendiri dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Apakah sekadar konsep atau pemikiran, ataukah sesuatu yang dapat hidup dan berkembang secara dinamis dalam perjalanan bangsa ini? (ito/jpnn)
SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar