Ihsan Yunus Bantah Dapat Jatah 400 Ribu Paket Bansos Covid-19

Senin, 21 Juni 2021 – 23:34 WIB
Ihsan Yunus Bantah Dapat Jatah 400 Ribu Paket Bansos Covid-19 - JPNN.com
Anggota Komisi II DPR RI M. Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25-2-2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus mengaku tidak tahu menahu mengenai para vendor yang ikut mengadakan Bansos Covid-19.

Dia juga membantah pernah membicarakan pengadaan paket sembako dengan eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

“Enggak pernah ngomong proyek. Biasanya omongan ringan saja karena kami pernah satu komisi dan waktu Pak Mensos juga tidak banyak,” kata Ihsan saat menjadi saksi sidang kasus dugaan korupsi Bansos Covid-19 dengan terdakwa Juliari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/6).

Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu juga tidak mengenal para vendor pengadaan Bansos Covid-19 di Kemensos.

Termasuk, mendengar pihak tertentu mengenai adanya fee dari para vendor untuk kepentingan operasional Juliari.

“Saya enggak kenal vendor,” kata Ihsan.

Ihsan juga mengulas sosok Agustri Yogasmara alias Yogas yang dikenalnya sebagai pegawai Bank Muamalat. Dia mengeklaim tidak pernah menyuruh Yogas untuk ikut dalam pengadaan Bansos Covid-19.

"Tidak pernah rekomendasikan Yogas," ungkap dia.

Dia juga tidak mengetahui jika perusahaan Yogas terlibat dalam pengadaan bansos dan membantah bahwa dirinya mendapatkan jatah 400 ribu paket bansos.

Selain itu, Ihsan Yunus juga mengaku mengenal beberapa pejabat Kemensos, seperti Sekjen Kemensos Hartono Laras, Kepala Biro Umum Kemensos Adi Wahyono, dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Syafii Nasution.

Namun, kata dia, perkenalan tersebut hanya sebatas sebagai mitra kerja untuk koordinasi program dana kebencanaan.

Apalagi, kata Ihsan, dirinya mewakili dapil Jambi yang rawan bencana sehingga berupaya mendapatkan program yang ada di Kemensos.

Baca Juga: Sugeng Si Pelaku Penyiraman Air Keras Ini Sudah Ditangkap, Ternyata Pernah Menusuk Anggota Brimob

“Kami di DPR sesuai UU MD3, maka menjadi sebuah hal yang biasa, anggota DPR melobi kementerian untuk mendapatkan program di dapil masing-masing. Bukan pengadaan, tetapi program,” tandas Ihsan. (tan/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...