Indonesia Dinilai Harus Memberi Perlindungan Bagi Pernikahan Campuran

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar Direktorat menyebutkan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi kebutuhan kewarganegaraan ganda adalah banyaknya migrasi warga negara.
Menurut dia, ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang memiliki kewarganegaraan ganda.
“Faktor pertama adalah asas berkewarganegaraan berbeda, perkawinan campuran WNI dan WNA, serta memperoleh kewargaanegaraan negara lain,” kata Cahyo.
Mantan Anggota DPR RI Fahri Hamzah menyatakan kesungguhannya untuk tetap mendampingi ibu-ibu dalam memperjuangkan kewarganegaraan ganda.
“Saya punya pandangan yang tidak berubah dari dulu tentang ini semua,” tegasnya.
Fahri menjelaskan bahwa dalam pembukaan UUD 45 terdapat prinsip memberikan perlindungan terhadap segenap warga Indonesia.
“Pada konsep dan prinsip kemanusiaan itu juga harus ada perlindungan pada WNI yang salah satu sebabnya pernikahan dan harus diberikan perlindungan melalui kewarganegaraan ganda,“ tambah Fahri. (mcr4/jpnn)
Politik hukum kewarganegaraan tunggal yang dianut oleh Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan bagi keluarga perkawinan campuran,
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
- Martin Manurung: Presiden dan DPR Sepemikiran Tuntaskan RUU PPRT
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024