JPNN.com

Ingat, Jokowi-Ma’ruf Pemimpin Pilihan Rakyat, Pelantikannya Jangan Diganggu

Sabtu, 19 Oktober 2019 – 00:56 WIB Ingat, Jokowi-Ma’ruf Pemimpin Pilihan Rakyat, Pelantikannya Jangan Diganggu - JPNN.com
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/10). Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan seruan terkait pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mgajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal agenda nasional itu agar bisa berjalan lancar.

"Kami sangat concern dan mengimbau kepada masyarakat bahwa ini merupakan hasil konstitusi dan tidak ada hal yang perlu diragukan. Kami berharap publik menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024," kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam Literasi Politik II bertema "Proyeksi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin", di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (18/10).

Sunanto menegaskan, Pemuda Muhammadiyah akan mendukung apapun kebijakan pemerintahan Jokowi. Asalkan, kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan yang baik untuk kepentingan rakyat.

"Kita dukung kebijakan-kebijakan yang baik dan kita kritisi kebijakan yang keluar dari koridor dan tidak diinginkan oleh publik. Saya berharap pelantikan berjalan lancar. Ini adalah momentum besar. Semua jalur hukum sudah dilakukan," kata Sunanto.

Pengamat hukum Bambang Saputra meminta masyarakat untuk mengawal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

"Kehadiran pemimpin dalam sebuah negara adalah sangat penting, yakni agar negara ini tetap berdaulat," kata Bambang, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, sejarah telah membuktikan bahwa sedemikian penting dan berartinya kehadiran seorang pemimpin. "Apalagi dalam Indonesia hari ini, Pak Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan sah secara konstitusi," kata Bambang.


SPONSORED CONTENT

loading...
loading...