Larang Unjuk Rasa saat Pelantikan Presiden, Diskresi Polisi Ancam Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Muncul usulan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas langkah Korps Bhayangkara yang melarang aksi unjuk rasa jelang dan saat hari pelantikan presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
Usulan disampaikan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Menurutnya, polisi memakai diskresinya dengan melarang adanya aksi demonstrasi, yang berarti bertentangan dengan aturan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Namun, kata dia, memang polisi berhak menggunakan diskresi tersebut karena tertuang di dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Secara yuridis, polisi berhak dan punya kewenangan untuk melakukan diskresi," ucap Bambang, Jumat (18/10).
Hanya saja, kata dia, diskresi itu lekat dengan sisi subyektivitas kepolisian. Terlebih lagi, kata dia, tidak terdapat pertanggungjawaban setelah polisi menggunakan diskresi.
"Problemnya juga tak ada pengawasan yang ketat terkait pertanggungjawaban terkait diskresi. Akibatnya dengan kata lain, polisi bisa suka atau tak suka dalam menerbitkan diskresi," ucap dia.
Sebab itu, dia berharap UU Kepolisian direvisi. Menurut dia, diskresi yang dimiliki kepolisian berpotensi besar mengancam demokrasi di Indonesia.
"Iya, tanpa kontrol yang ketat, polisi akan jadi alat yang mengancam demokrasi dan rakyat sendiri," ucap dia. (mg10/jpnn)
olisi memakai diskresinya dengan melarang adanya aksi demonstrasi, yang berarti bertentangan dengan aturan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA PELANTIKAN PRESIDEN LAINNYA:
-
Belum Dilantik, Presiden Terpilih Ini Sudah Mengecewakan China
-
Pelantikan Joe Biden Bakal Mencekam, 10 Ribu Personel Bersenjata Api Sudah Bersiap
-
Terpilih Lewat Cara Curang, Presiden Belarusia Dilantik Diam-Diam
-
Pria yang Membuat Geger Saat Pelantikan Presiden Ini Mengaku Keturunan Raja
-
KNPI Syukuran Atas Pelantikan Jokowi - Kiai Ma’ruf
- Gelar Aksi di Depan Kedubes AS, Laskar Garuda Bersuara Minta LSM IFES Angkat Kaki dari RI
- Ratusan Korban Investasi Bodong Berdemonstrasi di Mabes Polri, Nih Tuntutannya
- Karyawan PT Polo Ralph Lauren Berdemonstrasi di Kantor MA, Nih Tuntutannya
- Polisi Imbau Pengendara Hindari Kawasan Monas
- BP2 TIPIKOR-LAI Gelar Aksi Damai di Kejagung, Nih Tujuannya
- Pj Gubernur Papua Tengah Harap Insiden di Nabire Tak Terulang