Ingatkan Pemerintah soal Resesi, Irwan Demokrat Singgung Proyek Infrastruktur

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Irwan Fecho mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ancaman resesi dunia yang bisa berakibat buruk bagi perekonomian Indonesia.
"Ancaman resesi dunia di depan mata. Jika pemerintah ceroboh, tidak responsif, dan adaptif maka perekonomian Indonesia bisa tidak selamat, dan rakyat yang akan menderita," kata Irwan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (19/10).
Irwan mengatakan saat ini masyarakat sedang susah lantaran harga kebutuhan pokok naik, sementara penghasilan mereka tidak mengalami kenaikan.
Akibatnya, kata wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu, sebagian masyarakat harus menyambung hidup dari uang tabungan.
"Bagi yang tidak punya tabungan terpaksa makan dari ngutang. Tahun depan dunia terancam resesi, semoga negara hadir dan melindungi rakyat," ucapnya.
Anggota Komisi V DPR itu lantas menyentil pemerintah yang tiga tahun terakhir sibuk belanja semen, batu, pasir, dan besi demi pembangunan infrastruktur yang menurutnya tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Irwan mengatakan yang terjadi sekarang kemiskinan bertambah, pengangguran di mana-mana. Subsidi untuk rakyat dihapus tetapi untuk beli semen, batu, pasir, besi dll dananya selalu ada.
"Tiap kunjungan presiden tiba-tiba bangun bandara, jalan tol, bendungan. Namun setelah jadi tidak optimal fungsional," lanjutnya.
Politikus Demokrat Irwan Fecho mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi soal ancaman resesi dunia tahun depan. Dia menyinggung tentang proyek infrastruktur.
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?