Ini Aspirasi KPU Soal RUU Pemilu

jpnn.com - jpnn.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyampaikan beberapa keinginan KPU terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertama, KPU ingin memastikan ada penguatan bagi penyelenggara pemilu.
"Termasuk antara lain memastikan kami bisa betul-betul bekerja mandiri," kata Hadar dalam diskusi 'RUU Pemilu & Pertaruhan Demokrasi' di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/1).
Kemudian, Hadar mengangkat isu konsultasi KPU ke parlemen. Yang menjadi persoalan adalah konsultasi itu suatu kewajiban atau tidak. Selain itu, hasil konsultasi mengikat atau tidak.
"Kami pandang tidak. Konsultasi ke parlemen itu perlu suatu inisiatif KPU, bukan diwajibkan parlemen. Namun, parlemen bisa panggil kami untuk mengecek pelaksanaan undang-undang, itu tidak masalah," tutur Hadar.
Lebih lanjut, Hadar mengemukakan soal penataan di sejumlah lembaga pemilu. Menurut dia, KPU memerlukan Sekretariat Jenderal. Namun, kesekretariatan itu berada di bawah kontrol pleno KPU.
Selain itu, Hadar menambahkan, KPU siap merampingkan jumlah komisioner dalam waktu tertentu. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak.
"Bisa saja jumlah komisioner pada masa non electroal circle lebih sedikit, pada saat electroal circle mungkin 1,5 sampai dua tahun bisa lengkap lima sampai tujuh orang," ucap Hadar.
Hadar menuturkan, perlu ada perubahan terkait usia komisioner KPU. Dengan begitu, para komisioner yang terpilih nantinya bisa fokus bekerja terkait urusan pemilu.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyampaikan beberapa keinginan KPU terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang
- Anggota Panja DPR Dukung Usulan Forkopi, Ini Isinya
- Usung Konsep Persamaan Gender, Womens Day Run 2025 Akan Digelar Besok
- Refleksi Hardiknas 2025, Lita Nilai Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi Tantangan Besar
- Dasco Dinilai Tunjukkan Gaya Kepemimpinan DPR yang Aspiratif
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi