Inilah 36 Perda di Sumut yang Dicoret Kemendagri

Saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit laporan keuangan pemda, maka secara otomatis akan terlihat perda-perda pajak dan retribusi apa saja yang menjadi dasar pungutan. Jika ternyata pungutan dilakukan berdasar perda yang sudah dicabut, maka hal itu jelas tergolong pelanggaran hukum. (sam/jpnn)

Data Perda-Perda di Sumut yang Dibatalkan Tahun 2011

1. Kabupaten Simalungun

-No 14 Tahun 2001 tentang retribusi izin usaha kepariwisataan

-No 19 Tahun 2011 tentang retribusi trayek dan tidak dalam trayek

-No 4 Tahun 2002 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

-No 8 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan pemakaman, pengabuan mayat serta penataan dan pembangunan tambak, tugu/monumen