Inilah 9 Rekomendasi Rakornas Perpustakaan, Nomor 5 Jadi PR Pemda

5. Mendorong pemerintah dan Pemda mendirikan perpustakaan umum di seluruh kecamatan hingga desa dan kelurahan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
6. Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan perguruan tinggi, asosiasi profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi, serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi masyarakat melalui peningkatan akses pengetahuan menyediakan bahan bacaan baik cetak maupun digital di tempat-tempat umum dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional dan berbasis aplikasi digital.
7. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antarKementerian/Lembaga,. pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam mengembangkan progam dan kegiatan untuk mendukung percapaian target nasional peningkatan budaya literasi, sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2020-2024.
8. Perpustakaan Nasional dan para pemangku kepentingan bidang perpustakan untuk mendorong percepatan tersusunnya regulasi Peta Jalan Pembangunan Literasi (PJPL).
9. Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan perguruan tinggi, asosiasi profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi, serta para pemangku kepentingan untuk mengembangkan jejaring kerja sama perpustakaan lingkup nasional. (esy/jpnn)
Rakornas Perpustakaan 2022 resmi ditutup hari ini dengan menghasilkan 9 rekomendasi
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesya Mohamad
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Pemda Diminta Mendukung 7 Program Prioritas Pemerintah, Berbahagialah Para Guru
- Pemkot Denpasar Dinilai Berkinerja Tinggi dalam Pemerintahan Daerah
- Lebih dari 900 Mahasiswa Sudah Bergabung di Cakrawala University
- Pemda Ogah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN Pastikan NIP Tidak Diterbitkan
- Surat BKN soal Pengisian DRH NIP PPPK Paruh Waktu Ditunggu Pemda