Inklusivitas PPHN Cerminan MPR jadi Penjelmaan Seluruh Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati menekankan pemerintah sangat membutuhkan perencanaan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Menurutnya, rencana MPR melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), proses penyusunan dan penetapannya harus dilakukan secara inklusif, merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Sesuai prinsip universal dari pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs), yakni 'leave no one behind' (tidak ada yang ditinggalkan)," kata Diani dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema 'MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif' di Press Room MPR RI, Jakarta, Senin (18/10).

Dia menjelaskan prinsip tersebut memastikan tidak ada peraturan, kebijakan, dan praktik sosial yang mengabaikan atau bahkan mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat.

"Pemerintah Indonesia secara serius berkomitmen terhadap pelaksanaan SDGs dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," tegasnya.

Selain Diani, hadir sebagai narasumber lainnya seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim, dan moderator diskusi Manuel Kaisiepo.

Diani menjelaskan karena penyusun PPHN adalah MPR yang merupakan lembaga perwakilan, sisi inklusivitas PPHN tercermin dari sejauh mana MPR menjadi penjelmaan seluruh rakyat.

Dalam konteks Indonesia, perwakilan politik sepenuhnya diselenggarakan oleh partai politik, sedangkan perwakilan teritorial menjadi porsi dari Dewan Perwakilan Daerah.