Ironis! Kepala Daerah Diseret Dukung Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais sependapat dengan Sandiaga Uno bahwa kepala daerah tidak seharusnya terlibat langsung dalam hal dukung mendukung di Pilpres 2019.
Hanafi mengatakan bahwa menyeret kepala daerah dalam dukung mendukung di pilpres terkait masalah etika. Sebab, seorang gubernur, bupati maupun wali kota membawahi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta netral di pemilu.
"Bahkan nge-like saja (di medsos) enggak boleh, foto saja kemudian dianggap pelanggaran. Sehingga kalau kepala daerahnya lantas tidak memberi contoh atau menjadi contoh yang sama. Etika politiknya tentu menjadi ironis," ucap Hanafi kepada JPNN, Jumat (14/9).
Karena itu, lanjut politikus Senayan ini, sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji-janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.
"Saya pikir itu malah justru membuat keruh suasana di lapangan yang katanya ingin damai ingin sejuk, tapi sebagai kepala daerah mengayomi semuanya, bukan malah berpihak," tegasnya.
Kondisi yang sama menurut Hanafi, tidak hanya berlaku bagi kepala daerah dari kubu petahana, maupun dari pihak pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. (fat/jpnn)
Sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Pengamat Nilai PDI Perjuangan Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Jokowi dan Gibran Lagi Cari Rumah, Mau Merapat ke Golkar? yang Benar Saja
- Mendagri Tito Maklumi Gibran Tak Hadiri Acara Penting Ini
- Malam-malam, Prabowo-Gibran Temui Jokowi di Istana
- Tip Bisnis dari Sri Agustin, Nasabah PNM Mekaar yang Dipuji Jokowi
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar