Ironis! Kepala Daerah Diseret Dukung Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais sependapat dengan Sandiaga Uno bahwa kepala daerah tidak seharusnya terlibat langsung dalam hal dukung mendukung di Pilpres 2019.
Hanafi mengatakan bahwa menyeret kepala daerah dalam dukung mendukung di pilpres terkait masalah etika. Sebab, seorang gubernur, bupati maupun wali kota membawahi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta netral di pemilu.
"Bahkan nge-like saja (di medsos) enggak boleh, foto saja kemudian dianggap pelanggaran. Sehingga kalau kepala daerahnya lantas tidak memberi contoh atau menjadi contoh yang sama. Etika politiknya tentu menjadi ironis," ucap Hanafi kepada JPNN, Jumat (14/9).
Karena itu, lanjut politikus Senayan ini, sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji-janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.
"Saya pikir itu malah justru membuat keruh suasana di lapangan yang katanya ingin damai ingin sejuk, tapi sebagai kepala daerah mengayomi semuanya, bukan malah berpihak," tegasnya.
Kondisi yang sama menurut Hanafi, tidak hanya berlaku bagi kepala daerah dari kubu petahana, maupun dari pihak pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. (fat/jpnn)
Sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Prabowo: Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Pak Jokowi, Itu Tidak Benar
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu