Jabatan Atut di DPP Golkar Dipreteli

jpnn.com - JAKARTA - Partai Golkar menyadari penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi pukulan bagi elektabilitasnya.

Karenanya, partai berlambang pohon beringin tersebut akan segera melakukan konsolidasi untuk membahas masalah ini.

"Kami akan segera konsolidasi. Akhir Desember ini kita akan adakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)," kata Ketua Koordinator Partai Golkar untuk Jawa Barat, Jakarta dan Banten, Ade Komaruddin saat dihubungi wartawan, Jumat (20/12).

Seperti halnya elit Golkar lain, Ade pun merasa prihatin dengan penahanan Atut. Namun, ia tetap menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku penegak hukum.

Anggota Komisi XI DPR RI ini pun menegaskan bahwa Golkar tidak akan menggangu kerja KPK. "Soal hukum kita serahkan ke penegak hukum," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan bahwa partainya tetap memberi bantuan hukum kepada Atut. DPP Golkar telah menugaskan Korbid Hukum dan Ham untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan.

"Untuk memastikan proses berjalan adil dan tidak ada maksud lain selain penegakan hukum itu sendiri," ucap Tantowi.

Ia menambahkan, partainya juga akan mencari pejabat pengganti Atut untuk posisi Wakil Bendahara Umum DPP. Hal ini dilakukan agar Atut dapat fokus kepada masalah hukum yang dihadapinya.