Jabatan Kapolres Dihargai Lebih Rp 100 Juta

Sementara pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, mengatakan, ada empat faktor yang mengkondisikan ditubuh kepolisian sehingga terjadi praktek-praktek korupsi. Pertama, wilayah kerja yang cenderung tertutup. Kedua, keberadaan diskresi yang memberikan kewenangan polisi lebih luas.

Ketiga adalah supervisi yang tidak memadai. Faktor terakhir, kecendrungan organisasi kepolisian yang eksklusif. “Berdasarkan hasil survei pihak yang paling parah adalah pangkat satu tingkat di atas bawahan,” ujarnya.

Sehubungan dengan itu, kata pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu, untuk melakukan perubahan di tubuh Polri serta menciptakan polisi yang handal dan profesional, perlu adanya kurikulum anti-korupsi pada Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri mulai dari Sekolah Polisi Negara (SPN), Akademi Polisi (Akpol) dan PTIK dengan kurikulumnya. ”Tidak ada usaha yang serius untuk membuat kurikulum anti korupsi,” katanya.

Reza mencontohkan sistem Lemdiklat di Jepang. Kata dia, di negeri Sakura itu polisi mendapatkan teori selama tiga bulan. Setelah itu berbaur dengan masyarakat kemudian kembali lagi belajar untuk melakukan penajaman pengalaman dan teori. ”Jadi Lemdiklat itu bukan lagi tempatnya polisi jelang pensiun dan tempat polisi yang bermasalah,” tambahnya. (awa/jpnn)