JPNN.com 
Jadi Celah Melemahkan BPJS, RUU Kesehatan Menuai Penolakan dari Berbagai Kalangan
jpnn.com, JAKARTA - Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan terus bergulir.
Terlebih setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujuikan RUU tersebut sebagai inisiatif DPR dan membawanya ke rapat paripurna.
Salah satu penolakan datang dari pendiri dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih.
Menurut Diah, perumusan RUU tersebut terlalu cepat dan tidak transparan lantaran terdapat beberapa pasal yang perlu mendapat kritik dan perhatian dari masyarakat.
“CISDI melihat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan di Baleg DPR ini terlalu singkat," kata Diah melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin (6/3).
Dia menyebutkan isu adanya Omnibus Kesehatan ini pertama kali muncul akhir September 2022.
Waktu itu, Badan Legislasi DPR mengundang perwakilan beberapa organisasi profesi membahas RUU ini.
"Sayangnya, meski banyak kritik dan penolakan, Baleg DPR nyatanya jalan terus membahas RUU ini. Bahkan, masyarakat kebanyakan juga susah mengakses drafnya,” ungkap Diah Satyani Saminarsih.
RUU Kesehatan menuai penolakan dari berbagai kalangan lantaran dinilai menjadi celah melemahkan BPJS dalam mengelola jaminan sosial
- BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Kepedulian DAIKIN Pada Pekerja Rentan
- Baleg DPR Menargetkan RUU DKJ Sudah Bisa Disahkan Lebih Cepat
- Jelajah Jaminan Sosial Bikin Siswa SMA Makin Paham Pentingnya Terlindungi JKN
- Dorong Peningkatan Layanan, SILO Optimalkan Nilai Keunikan Rumah Sakit
- Anies: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi, tetapi yang Diberi
- DJSN Sebut Penerapan PBI Jamsostek Seharusnya Sudah Mulus
