Jaga Pluralisme, Caketum IA ITB Serukan GAR ITB Menahan Diri

Jaga Pluralisme, Caketum IA ITB Serukan GAR ITB Menahan Diri
Mantan Sekjen IA ITB periode 2016-2020 Gembong Primadjaja. Foto: dokumen pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Alumni yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikal Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) diminta menahan diri dan menjaga pluralisme di Indonesia.

Hal ini disampaikan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) IA ITB periode 2016-2020 Gembong Primadjaja saat jumpa pers secara virtual pada Senin (15/2).

Gembong menegaskan bahwa isu politik tidak ada dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IA ITB. IA ITB seyogyanya menurut Gembong bergerak dengan yang ada kaitannya dengan pendidikan di kampus, yaitu teknologi, sains dan seni.

“Pluralisme sudah menjadi keniscayaan. Tidak perlu lagi diperdebatkan atau dipertentangkan. Dengan adanya pluralisme, rasanya tidak mungkin radikal akan hidup nyaman,” ujar Gembong.

Kandidat Calon Ketua Umum IA ITB periode 2021 - 2025 ini mengungkapkan GAR ITB menjadi sebuah isu besar saat ini karena kurangnya komunikasi dan interaksi satu sama lainnya. Dia menekankan harus ada orang sosok yang bisa menyediakan waktu yang cukup menjalin komunikasi sehingga mampu meminimalisir perbedaan persepsi antara kelompok di dalam IA ITB.

“Saat ini perbedaan persepsi menjadi PR agar bisa saya jembatani,” kata Caketum ITB nomor urut 3 ini.

“Saya berharap teman-teman yang sedang memperjuangkan sesuatu toleransi atau kebhinekaan tadi bisa menahan diri agar lebih kondusif buat kita semua,” sambung Gembong seraya menegaskan dirinya tak termasuk sebagai anggota GAR ITB.

Alih-alih memperdebatkan radikal, Gembong justru mengajak para alumnus yang tergabung dalam IA ITB untuk bersama-sama membangun bangsa dan membesarkan rangking ITB di Asia hingga dunia. Keberadaan IA ITB menurutnya harus mampu menjadi wadah kanalisasi dan oltimalisasi alumni dalam berkarya membangun Indonesia menjadi lebih hebat.

Alumni yang tergabung dalam GAR ITB diminta untuk menahan diri dan menjaga pluralisme di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News