Jajak Pendapat: 61,45% Tidak Setuju Kaltim jadi Ibu Kota Negara

Jajak Pendapat: 61,45% Tidak Setuju Kaltim jadi Ibu Kota Negara
Bangunan di kawasan Tahura Bukit Soeharto, Kukar. Foto: FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST/JPNN.com

“Semua masih harus dikalkulasi. Dihitung. Tapi semua yang saya sampaikan, saya bicara apa adanya. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Kaltim. Jalan tol pun tahun ini sudah jadi,” sebutnya.

Pengamat lingkungan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Bernaulus Saragih menyebut, ada dampak yang tidak akan bisa dihindari.

Meski dalam pemaparannya, Bappeda Kaltim menyebut menghindari ibu kota berada di Tahura, dia meyakini pembangunannya bakal diikuti perkembangan kawasan yang masuk dalam hutan yang sebagian merupakan berstatus konservasi itu. “Efek ikutannya. Tumbuhnya kawasan baru seperti semut mengerubungi gula,” katanya.

Dari pengalamannya, apapun konsekuensi yang akan timbul, pertimbangan ekologi tak akan memengaruhi kebijakan suatu negara untuk mengubah alih fungsi lahan. Yang sebelumnya untuk menopang keberlangsungan lingkungan, menjadi keperluan yang lebih besar.

BACA JUGA: Kubu Prabowo – Sandi Minta Pemungutan Suara Ulang Pilpres di Jateng

Meski telah dilakukan mitigasi hingga dianggap bersifat destruktif. “Jadi kalau itu keputusan sebuah republik, maka pertimbangan ekologi sifatnya minor,” sebut Saragih. (rdh/rom/k15)

Kata Mereka di Balik Rencana Pemindahan Ibu Kota

Dari kunjungan presiden ke Kaltim Selasa (7/5). Menurut Anda, apakah pemindahan ibu kota negara layak di Kaltim?

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim tampaknya tak berjalan mulus karena juga menuai respons negatif dari sejumlah warga Benua Etam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News