Jaksa Agung Tegaskan Restorative Justice Tak Boleh Sisakan Dendam

Jaksa Agung Tegaskan Restorative Justice Tak Boleh Sisakan Dendam
Ilustrasi - Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Ricardo/JPNN.com

Burhanuddin juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan tersebut memungkinkan penuntutan kasus pidana yang ringan tak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan.

Dalam Pasal 5 aturan itu, disebutkan bahwa perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam edngan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Kemudian, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Burhanuddin sebelumnya mengakui bahwa upaya penegakan hukum saat ini masih mengutamakan aspek kepastian hukum dan legalitas formal dibandingkan dengan keadilan yang substansial bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, kata dia, tak kaget apabila banyak masyarakat yang memandang bahwa penegakan hukum itu seperti pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. (flo/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Jaksa Agung ST Burhanuddin mekanisme keadilan restoratif harus diterapkan secara profesional.