Jamwas Didorong Periksa Maruli Terkait Penerimaan Uang Haram dari Gatot

Kamilov juga mempertanyakan integritas Jamwas apakah memiliki keberanian dalam memeriksa mantan anak buahnya tersebut. Apalagi, Jamwas sekarang ini sebelumnya bekas Jampidsus.

Dia mengatakan, jika tidak terlibat, Jamwas harusnya tak pandang bulu periksa mantan anak buahnya sewaktu di pidsus tersebut. "Kasus Gatot ditangani era Widyo. Berani tidak dia periksa Maruli?" ujar Kamilov.

Pakar hukum tata negara Najib Ibrahim menilai apa yang terjadi di Kejaksaan saat ini sudah digerogoti penyakit kronis.‎ "Tak hanya dugaan keterlibatan suap terhada oknum jaksa, isu Keppres pengangkatan eselon I yang diduga bodong mempengaruhi kinerja kejaksaan," kata Najib.

Ia berpendapat, jika Keppres nomor 6/TPA itu bodong maka semua keputusan yang diambil Jaksa Agung Muda (JAM) yang dilantik kemarin cacat hukum.

"Jelas kondisi demikian menciptakan demoralisasi di tubuh kejaksaan. ‎Belum lagi isu kalau para JAM tersebut belum menerima salinan petikan asli Keppres itu. Contoh Jamwas, apa dia berani periksa Dirdik jika Keppres asli pengangkatan dirinya saja belum terima," ujarnya.

Sebagai institusi penegak hukum, Najib berpendapat jika kejaksaan tengah mengalami degradasi. "Keppres asli harusnya diterima baru pelantikan. Kalau benar palsu, nantinya publik menyalahkan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Karena dia yang posisinya merekomendasi pelantikan serta yang bisa memastikan alasan mengapa salinan Keppres belum diterima. Kerjanya apa coba selama ini," katanya.

Menurutnya, inilah efek kejaksaan yang dipimpin politisi. "Saya kira Presiden Joko Widodo terbuka mata hatinya atas kondisi kejaksaan saat ini," pungkasnya. (boy/jpnn)