Jangan Malah Swasta yang Keruk Keuntungan Inalum

Jangan Malah Swasta yang Keruk Keuntungan Inalum
Jangan Malah Swasta yang Keruk Keuntungan Inalum
KPPOD, sebagai lembaga yang intens memantau pergerakan investasi di daerah, lanjut Robert, memang mendorong pemda untuk mendapatkan saham dalam setiap investasi yang berada di daerah itu. Ini bertujuan agar pemda punya pendapatan besar untuk proses pembangunan daerah. "Karena rata-rata secara nasional, PAD itu hanya menyumbang 20 persen APBD," terangnya.

Namun, lanjutnya, KPPOD mendorong pemda agar menggunakan instrumen BUMD untuk terlibat dalam pengelolaan sebuah perusahaan investasi. "Karena kalau BUMD, uangnya masuk pemda. Jika lewat BUMD, ada tanggung jawab ke publik. Itu yang kita dorong. Coba lihat Newmont, katanya divestasi oleh pemerintah, tapi siapa swasta di belakangnya? Itu-itu saja. Jadi, jangan menelikung negara, menelikung pemda, tapi keuntungan masuk swasta," terangnya mengingatkan.

Robert menilai, gampangnya pihak swasta yang punya kepentingan murni bisnis menggandeng pemda, lantaran koordinasi pemerintah pusat dengan pemda sangat buruk. Lagi-lagi, kasus divestasi saham Newmont disebutkan sebagai contoh. "Tatkala pemda merasa lemah berhadapan dengan pusat, maka swasta masuk. Berbeda jika koordinasi pusat-daerah bagus, maka swasta tak bisa masuk," terangnya.

Namun diakui, pemda punya masalah pendanaan untuk membeli saham penyertaan. "Makanya, kalau pemda mau ikut, harus memastikan dulu dananya," saran dia.

JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mewanti-wanti Pemprov Sumut dan 10 pemkab/pemko yang berada di sekitar Danau Toba,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News