Jangan Malah Swasta yang Keruk Keuntungan Inalum

JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mewanti-wanti Pemprov Sumut dan 10 pemkab/pemko yang berada di sekitar Danau Toba, agar tidak mudah dirayu pihak swasta untuk mendapatkan golden share saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013. Manajer Hubungan Eksternal KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan, tatkala yang menyediakan dana untuk pembelian saham adalah pihak swasta, maka nantinya posisi pemda akan sangat lemah.

"Ujung-ujungnya swasta, yang murni bisnis, yang akan mengeruk keuntungan, karena posisi pemda lemah," ujar Robert Endi Jaweng kepada JPNN di Jakarta, Senin (4/7). Pria asal Flores itu menanggapi  keinginan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, yang melalui perusahaannya, PT Toba Sejahtera, telah menyiapkan US$ 700 juta atau setara Rp5,95 triliun (kurs Rp8.500 per US$) untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Inalum. Keinginan mengakuisisi mayoritas saham yang selama ini dikuasai NAA itu nantinya akan dilakukan bersama-sama Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba.

Robert juga mengingatkan pemda agar tidak percaya begitu saja dengan iming-iming pemasukan PAD yang diterima pemda. Diingatkan, problem jatah saham yang diterima pemda selama ini, seperti kasus PT Newmont di NTB, adalah tidak adanya transparansi dan akuntabilitas terkait jumlah produksi dan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, masalah berapa sebenarnya keuntungan yang mestinya masuk pemda, tidak pernah ada jaminan kepastian.

"Jangan sampai mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan pemda, tapi swasta yang itu-itu saja yang memonopoli, Bakrie, Luhut," ujar Robert tegas.