Jangan Politisasi KJS

“Apalagi sebagian pihak mungkin masih mengalami “luka batin” pasca pilgub lalu.” Namun, harga dan risiko politik yang mungkin timbul pasti mahal. Warga Jakarta pasti akan bela Jokowi. Karena KJS kan program bagus dan dan harus ada karena merupakan hak dasar masyarakat yang secara konstitusional jadi tanggung jawab Negara”, kata Rommy.

Nuansa politis soal ini memang kentara. Jokowi sendiri bahkan dituding telah melakukan pencitraan politik oleh seorang anggota DPRD DKI Jakarta ketika membagi-bagikan Kartu Jakarta Sehat beberapa hari lalu. Menanggapi itu, Rommy sependapat dengan penjelasan Jokowi bahwa pembagian kartu itu sifatnya simbolis belaka.

“Saya kira Jokowi tidak berpikir begitu. Acara itu kan sama kayak presiden potong padi dalam peresmian masa panen raya. Presiden kan tidak lantas jadi sibuk potong padi dimana-mana. Jadi apa yang dilakukan Jokowi adalah hal biasa dan wajar saja dilakukan oleh seorang pimpinan.”. Tudingan itu, menurutnya, seperti ingin mengartikan  KJS sebagai "Kepengen Jokowi Salah".

Sejumlah persoalan yang melingkupi program ini memang perlu segera tuntas. Respon dari komisi E bahwa mereka tidak tahu apa itu sistem Indonesia Case Basic Groups (INA-CBG's) menandakan bahwa solusinya hanya bergantung pada komunikasi antara DPRD dan Pemprov DKI, seperti tentang penaikkan besaran premi, platform pembiayaan RS yang masih berbeda-beda, serta aturan paket pembiayaan premi yang memenuhi standard minimum pelayanan, namun di sisi lain tetap bisa menghemat pembiayaan.