Januari 2012, SBY Ajak Tokoh Papua Berdialog

Mengenai dana Otonomi Khusus (otsus) yang mencapai Rp 4 triliun lebih untuk Provinsi Papua dan Papua Barat menurut Felix, ada pemikiran untuk memisahkan dari struktur buku APBD. Hal ini dimaksudkan agar dana Otsus lebih tertata, terukur dalam  pelaksanaannnya dan pengendaliannya.

‘’Yang sangat diharapkan adalah, dana-dana Otsus ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penduduk asli Papua. Juga pengusaha-pengusaha asli Papua dapat ikut dalam proses pemanfaatan dana itu. Sehingga penggunaan dana Otsus yang berakhir pada tahun 2022 ini dapat terasa,’’ terangnya.

Papua lanjut Staf Ahli Presiden SBY ini, mendapat perhatian serius agar masyarakatnya dapat sejahtera. Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah pusat yakni merencanakan untuk merencanakan secara khusus dana untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

‘’Akan berbeda dengan Musrenbang nasional. Akan ada Musrenbang khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Perlu perencanaan dan pembiayaan yang terstruktur, termasuk partisipasi pengusaha-pengusaha asli Papua, sehingga merasakan dana Otonomi Khusus,’’ tuturnya.