Jelang Pemilu 2019, Fadli Nilai Kualitas Demokrasi Menurun

Jelang Pemilu 2019, Fadli Nilai Kualitas Demokrasi Menurun
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan sepanjang 2018 hingga menjelang Pemilu Serentak 2019, politik Indonesia ternyata masih saja diramaikan oleh sejumlah isu yang tidak menggembirakan. Mulai dari jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat yang menurun, intimidasi terhadap lawan politik, hingga manajemen pemilu yang amburadul.

Harapan publik untuk melihat wajah demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas, tampaknya harus tertunda kembali.

Secara umum, menurut The Economist Intelligence Unit (EIU), tahun peringkat demokrasi Indonesia anjlok 20 tingkat dibanding 2016. Pada 2016 Indonesia masih berada di peringkat 48, tahun lalu anjlok ke-68.

“Lebih menyedihkan lagi, peringkat demokrasi kita bahkan lebih buruk dari Timor Leste yang ada di urutan 43 secara global,” kata Fadli Zon memberikan catatan di bidang politik.

Dia menambahkan potret serupa juga terekam dalam data Freedom House. Menurut Freedom House, meningkatnya ancaman kebebasan sipil, telah mendorong Indonesia turun status dari negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free) di 2018. Sementara itu, jika bandingkan dengan Timor Leste, situasinya berbalik. Timor Leste mengalami kenaikan status dari negara 'partly free' menjadi 'free'."

“Ini ironi perkembangan politik di era pemerintahan Joko Widodo. Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran memalukan, apalagi kini menjelang diselenggarakannya Pemilu Serentak 2019," paparnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menambahkan indikator di atas, jika dihadapkan dengan keluhan masyarakat bawah akan sangat koheren. Baik yang mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, maupun keluhan terkait upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah.

“Semua itu telah membuat kita kembali mundur dalam berdemokrasi," ungkap Fadli.

Menurut Fadli Zon, harapan publik untuk melihat wajah demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas, tampaknya harus tertunda kembali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News