Jelang Pilgub, Dialog Bersama Tokoh Dianggarkan Rp 3,5 M

Kata Firdaus, dari Rp 2 triliun lebih APBD, hanya 600 Miliar saja yang dialokasikan untuk belanja publik, dan Rp 1 triliun lebih untuk belanja aparatur, termasuk didalamnya gaji pegawai. Yang juga paling banyak membebani APBD Sultra itu adalah bantuan hibah, mulai dari KPU, Panwas, dan Kepolisian untuk kepentingan Pilgub sebesar Rp 125 M. “Bantuan hibah yang juga menimbulkan pertanyaan, adalah alokasi untuk Unisulla sebesar Rp 3,7 M, ini maksudnya bagaimana,” kata mantan Ketua DPRD Kolaka itu.

  

Golkar sangat tidak sepakat jika dana Rp 3,7 M ini dialokasikan untuk Unisulla, karena itu sama saja dengan mengabaikan perguruan tinggi lainnya di Sultra, termasuk di luar Sultra dimana mahasiswa-mahasiswa asal Sultra menuntut ilmu. Golkar akan menolak rancangan tersebut, jika kampus lain dimana mahasiswa Sultra kuliah juga dialokasikan. Ini penting, supaya tidak ada kesan diskriminasi dari pemerintah terhadap mahasiswa Sultra yang sedang belajar di kota lain di Indonesia.

  

Hal lain yang menggelikan Fraksi Golkar, kata Firdaus adalah alokasi anggaran untuk pembebasan lahan sebesar Rp 32 Miliar. Ini harus diperjelas, lahan dimana saja dan siapa saja penerimanya karena melihat angkanya yang sangat fantastis. Jangan sampai, dana daerah disalurkan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak.

  

“Kami juga melihat ada anggaran yang sangat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, yakni biaya dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, sebesar Rp 3,5 miliar. Ini anggaran untuk apa, jangan sampai mengundang tokoh, kemudian dana ini dipakai sebagai alat politik, tentu ini tidak sehat bagi tata kelola anggaran. Ini akan kami tolak, supaya tidak ada pretensi apapun. Lagipula, sekarang ini sudah sulit mengidentifikasi tokoh, karena rata-rata sudah berpolitik. Ada juga anggaran untuk mencari penyanyi kasidah Rp 200 juta. ABPD kali ini memang aneh-aneh,” tukasnya.