Jelang Pilgub, Dialog Bersama Tokoh Dianggarkan Rp 3,5 M

KENDARI - Daerah-daerah di Sultra yang infrastrukturnya tertinggal jangan banyak berharap bisa ada perubahan siginifikan tahun depan. Pasalnya, dalam postur APBD 2012, anggaran belanja publik dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana sangat minim.

Yang meningkat justeru bantuan sosial dan ongkos kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dalam APBD Sultra tahun 2012 yang mencapai Rp 2 triliun lebih, hanya 32 persen dialokasikan untuk belanja publik. Sisanya dipakai aparatur dan dana hibah untuk Pilkada termasuk Bantuan Sosial.

Fraksi Partai Golkar di DPRD Sultra amat prihatin melihat postur APBD 2012 ini yang sangat terlihat tidak berpihak ke rakyat. Pasalnya, terlalu banyak anggaran yang dialokasikan untuk mengongkosi hal-hal yang sebenarnya masih perlu diperdebatkan urgensinya, termasuk besaran bantuan sosial ke daerah. Pemprov sepertinya lebih memikirkan “rumah tangga” kabupaten, ketimbang yang harusnya menjadi tanggungjawab propinsi.

  

“Pemprov mengalokasikan rata-rata Rp 2 miliar lebih untuk tiap kabupaten, itu diluar anggaran block grant untuk desa. Ini salah satu yang kami pertanyakan ke eksekutif,” kata Firdaus Tahrir, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD. Sementara, kata dia, banyak sekali jalur-jalur jalan propinsi yang membutuhkan perbaikan dan pengaspalan, justru dananya tidak disiapkan.