Jemaah.... Ingat, Hanya Satu Nahdlatul Wathan yang Sah

Menurut Rijal, kepemimpinan Ummi Raihanun di NW juga sudah disahkan berdasar surat keputuan menteri hukum dan HAM (Menkumham). Bahkan PBNW pimpinan Rauhannun memenangi gugatan di Mahkamah Agung (MA).
Gugatannya mempersoalkan keabsahan kepengurusan NW pimpinan Zainul Majdi bersasar SK Menkumham Nomor AHU 00297.60.10.2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan tertangal 11 Juli 2014. Putusan MA itu membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Zainul di NW. “Alhamdulillah, karena kegigihan menempatkan kebenaran sebagai sebuah kebenaran,” tegas Rijal.
Hingga akhirnya pada 24 Agustus 2016, Menkumham menerbitkan surat bernomor AHU-0000482.AH.01.08 tentang Persetujuan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan dengan kepengurusan PBNW yang sah. SK itu juga mengukuhkan kepengurusan di PBNW di bawah Ummi Raihanun selaku ketua umum dan Lalu Abdul Muhyi Abidin sebagai sekretaris jenderalnya.
Karenanya Rijal mengingatkan Zainul Majdi yang juga gubernur NTB untuk mematuhi putusan MA. “Zainul Majdi harus segera menanggalkan atribut serta penggunaan nama, logo dan asset NW untuk hal apa pun,” pungkasnya.(indopos/ara/jpnn)
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) mengingatkan jemaahnya agar tidak terpengaruh kabar tentang adanya dualisme di organisasi keagamaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gema Waisak Pindapata Nasional 2025 Sukses Digelar, Menag Hingga Pramono Turut Hadir
- Resmikan Masjid Jakarta Garden City, Gubernur Pramono Berpesan Begini
- Kepala BKN Sebut 1.967 CPNS 2024 yang Mundur Aslinya Tidak Lulus
- BSMI Peringatkan Dunia Internasional, Jalur Gaza Masih Belum Aman
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting