Jimly: Study Banding Politisi Bikin Malu

Dia pun menilai, DPR terlalu banyak mengurus ata terlibat menentukan jabatan sepele. Banyak jabatan teknis yang sepele harus dipilih oleh DPR. Akibatnya, kata Jimly,  jumlah UU yang dihasilkan selama masa reformasi turun.

"Karena waktu tidak ada, sidang terlalu banyak. (Contohnya) Komisi Perlindungan Anak (KPA) untuk apa dipilih DPR. Biar eksekutif saja, yang penting atur dalam Undang-undang," kata Jimly tak habis pikir.

Dan sekarang, lanjut dia, sudah ada 50 komisi atau lembaga di negara ini. Untuk membahas itu semua, lanjut dia, menguras waktu DPR. "Inilah yang menyebabkan kinerja parlemen tidak terarah. Belum lagi membuat Undang-undang, masing-masing komisi lain orientasinya," ungkapnya.

Menurut Jimly, parlemen perlu direstrukturisasi. Bukan hanya DPD, tapi juga DPR. "Tapi, intinya DPR dan DPD diperbaiki. Jadi, citranya tidak menggangu sistem secara keseluruhan," ujarnya. (boy/jpnn)