JK Ajak Masyakat Indonesia Bijaksana soal Ajakan Boikot Produk

JK Ajak Masyakat Indonesia Bijaksana soal Ajakan Boikot Produk
Jusuf Kalla (JK). Foto/dok: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww

"Karena itulah, maka tindakan nyata kita adalah memberikan bantuan secara riil," katanya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda juga menjelaskan bahwa produk yang diharamkan MUI itu bukan produknya atau zatnya. Dia menjelaskan, produk tetap halal selama masih memenuhi kriteria kehalalan tetapi, yang diharamkan itu aktivitas atau perbuatan.

Dia menerangkan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 menjelaskan bahwa yang diharamkan adalah mendukung aksi agresi, baik secara langsung dan tidak langsung itu yang diharamkan. Dia meminta masyarakat tidak keliru memahami fatwa tersebut.

"Jadi, yang diharamkan adalah perbuatan dukungan tersebut dan bukan barang yang diproduksi. Jadi, jangan salah dalam memahaminya," katanya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat yang mengikuti gerakan Boikot, Divestasi dan Saksi (BDS) agar jangan sampai salah alamat. Hal tersebut dia sampaikan menyusul kemungkinan adanya produk lokal yang justru terkena boikot.

"Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.

Salah satu korban dari momentum BDS adalah Aqua yang difitnah sebagai produk terafiliasi Israel. Padahal, Aqua merupakan produk yang sepenuhnya berisi tenaga kerja dan sumber daya Indonesia serta tidak terafiliasi dengan kegiatan politik apa pun apalagi aneksasi Israel ke Palestina.

Dia melanjutkan gerakan boikot yang salah sasaran dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Hal tersebut berkaitan dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat gerakan boikot.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat bijaksana dalam merespons ajakan biokot terhadap berbagai produk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News