JK: Biar Masyarakat yang Menilai Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Dinamika di internal Partai Golkar terus berkembang dalam Munas IX di Bali. Bukan hanya dominasi kubu Aburizal Bakrie alias Ical dalam Munas IX Partai Golkar yang menuai pro dan kontra, tapi juga soal pemecatan sejumlah kader partai berlambang beringin itu akibat membangkang dari Ical.

Tak tanggung-tanggung yang dipecat adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang juga menjadi Ketua Presidium Penyelamat Golkar. Presidium itu dianggap ilegal.

Menanggapi dinamika internal tersebut, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla pun angkat bicara. Ia menyatakan masyarakat tentu bisa menilai mana yang benar.

"Tentu biar masyarakat menilai sendiri. Jika kita ingin hasilkan yang baik, prosesnya juga harus baik. Kita partai politik jika kita pilar demokrasi, maka partai itu juga harus demokratis," sindir JK saat ditemui usai acara Malam Anugerah Lingkungan PROPER 2014, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Selasa (2/12).

Soal keberadaan rekaman rapat internal yang dipimpin Nurdin Halid, dalam rangka mengarahkan Ical sebagai calon tunggal, JK mengelak untuk menanggapinya. "Saya belum dengar dengan rekaman itu," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Presiden itu pun menyangsikan soal keampuhan instruksi Ical agar memperkuat Koalisi Merah Putih (KMP) di setiap daerah. "KMP itu tergantung banyak partai. Apakah setiap partai mau diperintah seperti itu? Kan belum tentu juga kan? "tegasnya.

JK juga mengelak, saat ditanya mengenai Laporan Pertanggungjawaban Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode lalu yang dinilai peserta Munas tanpa cela.  "Jangan tanya sama saya. Tanyakan peserta Munas hahaha," selorohnya sambil tertawa. (flo/jpnn)