JK Tolak Densus, Yasonna: Itu Bos-bos yang Tahu

JK Tolak Densus, Yasonna: Itu Bos-bos yang Tahu
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Foto: Kemenkumham

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menolak pembentukan Densus Tipikor Polri kini menuai kontroversi.

Menanggapi itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, persoalan pembentukan Densus Tipikor Polri belum pernah dibawa dalam rapat terbatas di Istana Negara.

Yasonna juga tidak tahu apakah Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah membicarakannya dengan Presiden Joko Widodo.

“Tapi seingat saya belum ada rapat terbatas saja. Ini kan Pak JK belum memberikan statement, apakah sudah bicara dengan presiden atau belum saya tidak tahu. Itu bos-bos lah yang tahu,” ungkap Yasonna di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/10).

Yasonna menambahkan, pembentukan Densus Tipikor sebagai lembaga baru juga harus dibicarakan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).

Namun, Yasonna tetap berpendapat bahwa yang lebih penting sekarang ini aparat penegak hukum saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Saya selalu mengatakan koordinasi antarseluruh penegak hukum yang ada sinkronisasi dan satu road map bersama, itu lebih penting,” ujarnya.

Menurut Yasonna, koordinasi dalam membuat roadmap yang terintegrasi itu sangat penting dilakukan.

Rencana pembentukan Densus Tipikor belum dibahas dalam rapat kabinet

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News