Jokowi: Begitu Kita Undur, Biaya Akan Semakin Besar

Di samping itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta ikut berkontribusi membiayai pembangunan.

“Pilihan terakhir ini baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD," tukas Jokowi.

Bahkan, mantan Wali Kota Surakarta itu meminta proses sekuritisasi pada BUMN berupa penjualan aset sebagai modal kembali untuk pembangunan juga bisa dilakukan.

Jokowi juga meminta jajaran menteri kabinet terbuka bila ada kendala pembiayaan pembangunan infrastruktur. Seperti pada proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Kereta Kencang Jakarta – Surabaya, maupun jalan.(fat/jpnn)