Jokowi Didesak Tunda Penetapan Dirut Pertamina

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menunda penetapan Direktur Utama (dirut) Pertamina yang rencananya bakal diumumkan sore ini (28/11). Menurut beberapa pihak, tiga kandidat yang lolos penyaringan oleh Kementerian BUMN dinilai tidak layak.

Hal ini disampaikan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar saat dihubungi, Jumat (28/11). Menurutnya, jika dipaksakan para pekerja khawatir direktur yang terpilih justru membawa Pertamina ke keterpurukan.

"Kami, pekerja minta ini ditunda, Presiden bisa bertindak. Jangan terburu-buru silahkan evaluasi sebelum kejadian. Kami-kami ini sudah bekerja puluhan tahun, kami tahu bagaimana perilaku direksi," kata Ugan.

Dikatakannya, ketiga calon yang ada semuanya berasal dari kalangan eksternal. Karena itu, siapapun yang terpilih dipastikan bakal mengalami kesulitan menghadapi kompleksnya persoalan Pertamina.

Apalagi, tambahnya, Pertamina bukanlah perusahaan dengan orientasi bisnis semata. Perusahaan milik negara itu berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional dan bahkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Apakah orang-orang itu sanggup mengatakan tidak pada intervensi, pada korupsi, pada privatisasi. Apalagi misalnya Pak Dwi (Dwi Sutjipto), dia kan ahli privatisasi, bagaimana dia memperlakukan Semen Tonasa ke Meksiko. Apakah ini yang akan dilakukan di Pertamina?" Paparnya.

Keberadaan ketiga kandidat yang semuanya berasal dari eksternal, lanjutnya, juga menunjukan ketidakpercayaan pemerintah pada internal Pertamina. Menurutnya, sikap tersebut merupakan pelecehan terhadap pekerja Pertamina yang selama ini telah bekerja keras membangun perusahaan sekaligus memperjuangkan kedaulatan energi nasional.

Ugan juga menyoroti proses seleksi oleh Kementerian BUMN yang sangat tertutup. Menurutnya, sikap kementerian yang dipimpin Rini Soemarno itu sangat bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo membangun transparansi  dan memberantas mafia di sektor migas.