Jokowi Diminta Cabut Lagi PP soal Ormas WNA
jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 59/2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing pada 2 Desember lalu, menuai polemik.
PP itu sendiri mulai berlaku pada tanggal diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yaitu 6 Desember.
Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengingatkan bahwa ormas hadir untuk mencerminkan dan melindungi sifat dan kultur daerah yang tetap berideologi Pancasila dan UUD 1945.
Jadi menurut Dailami, pemerintah jangan angap enteng dengan PP 58/2016 tersebut, karena bisa saja ormas-ormas dari luar adalah bagian dari cara mengukur kekuatan, ketahanan dan kelemahan dari Indonesia dari dalam langsung.
"Badan NKRI bisa makin terlihat jelas dan mudah dianalisa secara utuh dan mendalam," kata Dailami, seperti dikutip dari RMOL, Jumat (16/12).
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut PP tersebut. "Ini demi keutuhan NKRI," pungkas Dailami. (rus/rmol/jpnn)
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 59/2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Halalbihalal Peradi SAI, Juniver Girsang Ajak Advokat Bersatu
- Prajurit TNI AL Bantu Padamkan Kebakaran Kapal MT Gebang di Banten
- LQ Indonesia Lawfirm Berhasil Memediasi Pengembang PIK, Charlie Chandra Bebas dari Tahanan
- Dorong Gerakan Hidup Sehat Dilakukan Secara Masif, Lestari Moerdijat Khawatir Soal Ini
- Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi
- Irjen Iqbal: Bhara Daksa 91 Bersaudara Selamanya