Jokowi Disarankan Ganti Empat Menko

jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-JK selama lima bulan ini memunculkan problem-problem di bidang hukum dan ekonomi.

Menurut pengamat politik dari lembaga Indonesia Institut for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, pada sektor hukum, penegakannya saat ini sungguh memprihatinkan.

"Kepolisian mengalami krisis kepemimpinan, lembaga peradilan tetap sulit diharapkan untuk menghasilkan keadilan. Bahkan pemberantasan korupsi terkesan mandek. Wibawa negara dalam pertanyaan besar," kata Arif, kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, kemarin (5/4).

Di bidang hukum ini, ucap Arif, yang paling mendapat sorotan adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang dua keputusannya mengeluarkan SK keabsahan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy dan Golkar kubu Agung Laksono justru bertentangan dengan putusan pengadilan.

"Karena keputusannya kalah di pengadilan, berarti SK itu sangat kental politisnya," ‎tukasnya.

Sedang pada sektor ekonomi, selain tekanan eksternal, jelas bahwa fundamen ekonomi nasional belum menemukan pijakan yang kuat. Khususnya, terkait naiknya kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kemudian disusul mahalnya harga komoditas yang ternyata diiringi menurunnya daya beli.

Penerimaan pajak tidak menggembirakan, tekanan inflasi meningkat, dan potensi ketimpangan ekonomi menajam.

"Berhadapan dengan situasi tersebut, pemerintahan Jokowi tidak mungkin menjalankan business as usual. Harus ada perubahan mendasar pada mentalitas para pembantu presiden," ucap Arif.