Jokowi Harus Pastikan tak Ada Orang Bertabiat Dasamuka di Kabinetnya

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengingatkan Jokowi-JK untuk sangat memperhatikan syarat mutlak menyusun kabinetnya. Selain faktor profesionalitas, juga harus diperhatikan rekam jejak chemistry dan loyalitas untuk berjuang ekstra keras bersama Jokowi-JK mensukseskan agenda dan program ke depan.
Karenanya, salah satu inisiator PDIP Projo, itu mengingatkan jika ingin Kabinet Jokowi-JK sukses yang tidak sekadar membawa Indonesia melangkah.
"Tapi Jokowi-JK diharapkan membawa "Indonesia Melompat", maka kabinet harus dipastikan bersih dari para menteri yang bertabiat sengkuni, dasamuka, durno," katanya.
Menurutnya, tanpa loyalitas tinggi itu Jokowi-JK akan menghadapi kesulitan yang sama dihadapi SBY sekarang dalam mengkordinasikan kabinet.
"Bisa dibayangkan "kapal phinisi" yang sedang mengarungi samudera tiba-tiba di tengah perjalanan lambung kapalnya dirusak oleh awak kapalnya sendiri dikarenakan awak kapalnya berkeyakinan sejak awal bahwa Jokowi-JK tidak layak menakhodai kapal," katanya.
Ia mengatakan, proses pilpres yang berlangsung kemarin bisa menjadi catatan bagi Jokowi-JK untuk mengamati banyak hal dan kinerja masing-masing individu yang mana bisa diajak bekerja ekstra keras mewujudkan visi-misi Jokowi-JK.
"Rakyat dan bangsa ini harus mengapresiasi tinggi Bu Mega, walau jasa beliau yang luar biasa membuka jalan pencapresan Jokowi. Tapi beliau berkomitmen untuk menyerahkan pembentukan kabinet pada Jokowi-JK sendiri dari banyaknya usulan yang masuk. Ketulusan dan keluhuran budi Bu Mega harus menjadi teladan bagi semua yang mendukung Jokowi-JK," pungkasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengingatkan Jokowi-JK untuk sangat memperhatikan syarat mutlak menyusun kabinetnya. Selain
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal Pernyataan Prananda Paloh, Pengamat: NasDem Meritokrasi, Bukan Dinasti
- Reaksi DPR terhadap Usulan Penambahan BUP PNS & PPPK di Luar Dugaan
- Mardiono Minta Kader PPP di NTT Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional
- Wacana Penambahan Dana Partai, Politikus Gerindra: Perlu Audit Independen
- Repons Usul Penambahan Dana Parpol, Menko Yusril Pengin Adil
- Komisi III Pasang Target RUU KUHP Bisa Berlaku Efektif 1 Januari 2026