Jokowi Ingatkan Komitmen Dukungan Tanpa Syarat

Tim transisi dibentuknya semata-mata untuk menajamkan program  kampanyenya menjadi aksi nyata apabila dirinya dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang.

"(Tim transisi) ini memang tradisi baru, tapi yang jelas bukan power sharing. Kita tidak bicara kabinet. Di sini kita bahas apa yang akan kita lakukan, prioritasnya apa. Kita kan ingin program (kampanye) cepat diimplementasikan," terang Jokowi usai rapat di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam.

Mantan walikota Solo ini mengaku dirinya tidak takabur atau berupaya melangkahi kewenangan MK dengan mengumumkan tim transisi sebelum putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Dia menilai tidak ada salahnya dia bekerja mempersiapkan program pemerintahan melanjutkan janji-janji kampanye.

"Kita menghormati proses di MK, tapi yang (menjalankan) proses (gugatan di MK) itu kan (pihak) sana (Prabowo-Hatta). Sudah, itu saja," katanya.

Jokowi juga menyindir tim kampanye Prabowo-Hatta yang pada waktu kampanye pilpres dikabarkan telah menjanjikan posisi menteri utama dan sejumlah kursi menteri pada sejumlah petinggi partai politik pendukungnya.

"Enggak apa-apa dong. Mau bentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok. Apalagi ini yang sudah ada dasar dari KPU," ujar Jokowi.

Terkait pemilihan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Mariani Soemarno sebagai kepala staf, Jokowi menilai hal tersebut bukan masalah kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mantan pegawai Kementerian Keuangan Amerika Serikat itu dipilihnya karena dia mengenal betul kemampuan dan kapasitasnya sejak lama.

"Pertama soal senioritas. Beliau itu bekas menteri, sangat kompeten di bidangnya. Bu Rini juga punya pengalaman di bidang korporasi swasta dan pengalaman pemerintah yang gabungan keduanya ini penting," lanjutnya.