Jokowi Minta Aturan Hutan Adat Disederhanakan
"Itu tolong digarisbawahi yang hutan adat, penting sekali," imbuhnya.
Dia mengatakan, saat ini realisasi perhutanan sosial melalui berbagai skema yang ada belum optimal. Skema Hutan Tanaman Rakyat misalnya, dari yang semula ditargetkan seluas 5,4 juta hektar, pada 2014 lalu baru terealisasi sekira 702 ribu hektar atau sekitar 13% dari target semula.
Izin Hutan Tanaman Rakyat yang diterbitkan oleh sejumlah bupati pun hanya mencapai 188 ribu hektar. Realisasi Skema Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan pun tak jauh berbeda.
Dari yang semula ditargetkan seluas 2,5 juta hektar, baru terealisasi sebesar 610 ribu hektar.
"Saya minta seluruh hambatan dalam merealisasi perhutanan sosial bisa segera diatasi. Saya minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat," pungkasnya.(flo/jpnn)
JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat kebijakan perhutanan sosial. Tujuannya, memberikan akses
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Buka Musrenbang Papua Barat, Wamendagrii: Masih Ada Tugas yang Masih Tersisa
- Pesan Penting Kemendagri dalam Musrenbang Riau 2024
- 5 Berita Terpopuler: Seleksi PPPK, Seluruh Honorer Diangkat ASN, Gaji 13 Menanti
- Terima Kunjungan Country Head YouTube Indonesia, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Hal Ini
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Menyeluruh Harus Segera Diwujudkan
- Ketua MPR Sebut Keputusan Jenderal Agus Subiyanto soal Penyebutan OPM Sudah Tepat