Jokowi Takut Parpol Pendukungnya Pecah

Terkait informasi adanya "gerakan" kubu Jokowi untuk mengarahkannya maju menjadi Ketua Umum DPP PDIP dalam Kongres PDIP tahun depan. Dinilai Syarif bisa saja perkembangannya ke arah tersebut dan memang akan sangat menarik untuk dicermati. Sebab Jokowi sendiri sebelumnya sudah tegas meminta para menterinya tidak boleh merangkap jabatan di parpol. Sehingga aneh jika presidennya justru menjadi Ketua Umum DPP PDIP.

"Dia kan sudah mengimbau semua calon menterinya tidak boleh merangkap jabatan di parpol. Nah, kalau dia ternyata melanggarnya sendiri, itu artinya dia yang pegang obor lantas dia yang jatuh ke lubang.  Karena obor untuk menerangi supaya tidak kejeblos saat berjalan, kalau Jokowi malah menjadi ketua umum partai sama saja dia bunuh diri," tutur Syarif.

Namun ditegaskan Syarif, ke depannya Jokowi akan melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati sekaligus melepaskan diri dari citra presiden boneka dan petugas partai. Meskipun ketegasan Jokowi untuk berdiri di atas konstitusi bisa berseberangan dengan garis kebijakan PDIP, seperti penggunaan hak prerogratif untuk menunjuk menteri yang bisa diintervensi partainya.

"Sebenarnya sangat beralasan tudingan bahwa dia akan jadi boneka, namun terakhir Jokowi tegas dia hanya akan tunduk kepada konstitusi. Sehingga bisa saja dia mengambil berbagai kebijakan yang tidak segaris dengan kepentingan partai atau ketua umumnya. Bisa saja dia sesuai konstitusi menggunakan hak prerogratifnya untuk menunjuk menteri-menterinya dengan tidak tunduk kepada partai," pungkas Syarif.

Seperti diberitakan, belakangan ini sudah muncul berbagai perbedaan antara Jokowi dengan parpol pendukungnya maupun para relawannya. Dimulai dari digeruduknya Kantor Transisi oleh 80-an orang Relawan Jokowi pimpinan Boni Hargens yang diduga meminta jatah kursi menteri. Rencana menaikkan harga  BBM yang dilontarkan Jokowi juga bertentangan dengan garis kebijakan PDIP yang meminta Jokowi agar tidak menaikan BBM. Selain itu permintaan Jokowi agar menterinya terlepas dari jabatan di parpol mendapat penolakan keras dari politisi parpol pengusungnya.

Bukan hanya itu, Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada  Senin (1/9) terang-terangan mengatakan bahwa dalam Kongres ke III PDIP sudah diputuskan bahwa penentuan capres ada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP. Artinya siapapun yang menjadi capres bahkan memenangkannya tetaplah sekedar petugas partai yang menjalankan tugas partai. Hasto juga mengatakan kalau kader PDIP banyak yang kompeten menjadi menteri.

"Dalam kongres PDIP yang ketiga sudah ditentukan yang mengambil keputusan terkait itu adalah Bu Mega. Presiden saja yang tentukan Ibu Mega, apalagi cuma menteri," ujarnya saat di Kantor Transisi Jalan Situbondo Jakarta Pusat, Senin (1/9) lalu. (ind)