Jubir Ahok: Serahkan ke Polisi, Setop Provokasi

jpnn.com - JAKARTA - Raja Juli Antoni selaku juru bicara tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengaku, sangat menghargai langkah sebagian besar organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, mengadukan gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok tersebut ke polisi.
"Saya menghargai sebagian ormas Islam yang mengadukan Ahok dengan tuduhan penistaan agama, meskipun saya tidak setuju itu ada unsur penistaan," ujar Antoni kepada JPNN, Senin (17/10).
Antoni mengaku menghargai langkah sebagian ormas umat muslim tersebut, karena laporan ke kepolisian dinilai merupakan prosedur yang tepat dalam sebuah negara hukum.
"Jadi serahkan kepada aparat untuk mereview apakah pidato Ahok di Kepulauan Seribu benar ada unsur penistaannya. Tapi masyarakat jangan diprovokasi untuk main hakim sendiri. Ini berbahaya. Bahaya sekali bagi fondasi kebangsaan kita," ujar Antoni.
Antoni mengemukakan pendapatnya, menyikapi langkah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq dalam aksi unjuk rasa besar-besaran Jumat (14/10) kemarin.
Dalam aksinya Rizieq menyatakan umat Islam bakal menjatuhi hukuman mati kepada Ahok, jika aparat penegak hukum tidak memproses secara benar kasus dugaan penistaan agama itu. Rizieq juga memimpin paduan suara ribuan demonstran menyanyikan lirik "bunuh, bunuh bunuh si Ahok, bunuh si Ahok sekarang juga".
Saat ditanya apakah sikap Rizieq dalam aksi unjuk rasa tersebut dapat dikategorikan kampanye hitam, Antoni yang juga menjabat sekretaris jenderal (Sekjen) DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengamininya.
"Tentu ini kampanye hitam, tapi saya kira tidak mempan dipergunakan di Jakarta. Rakyat Jakarta sangat cerdas membedakan mana emas atau loyang. Mana janji atau bukti," ujar Antoni.(gir/jpnn)
JAKARTA - Raja Juli Antoni selaku juru bicara tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengaku, sangat menghargai langkah sebagian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026