Jumlah Eks Napi Koruptor Dimenangkan Bawaslu Bertambah
Di sisi lain, ada enam daerah yang pengawasnya masih memproses sengketa yang diajukan eks koruptor. Masing-masing Provinsi Jateng, Kabupaten Blora, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lingga, Provinsi Gorontalo, dan Kota Cilegon.
Dengan edaran tersebut, 11 caleg dan calon senator yang putusannya telanjur dikabulkan dipastikan tetap berstatus tidak memenuhi syarat. Nama mereka tidak akan dicantumkan dalam daftar calon sementara (DCS), bahkan mungkin daftar calon tetap (DCT) yang diterbitkan pada 21 September.
Kecuali jika MA memutuskan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU dan putusannya keluar sebelum DCT. Sebab, jika DCT sudah ditetapkan, tidak bisa diubah lagi.
Tidak ada lagi penggantian caleg setelah DPT meski caleg meninggal dunia. Putusan MA tidak lagi bisa berpengaruh jika DCT sudah ditetapkan. (byu/c15/fat)
KPU mengeluarkan surat edaran agar KPU Daerah menunda pelaksanaan putusan Bawaslu meloloskan mantan napi koruptor jadi caleg.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Pemerasan Caleg Rp 200 Juta, Anggota Bawaslu Polisikan Ketua Panwaslu
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Begini Nasib Anggota Bawaslu Kepri Setelah Kedapatan Pakai Narkoba
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar
- Bawaslu Segera Seleksi Panwascam Untuk Pilkada 2024
- Diduga Buat Laporan Kampanye Fiktif, NasDem Lingga Terancam Diskualifikasi