Kabareskrim Mabes Polri Tantang KPK

JAKARTA - Markas Besar Polri tak mau mengalah. Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman bahkan menantan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penanganan kasus korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Mabes Polri.

Jenderal tiga bintang ini tak rela jika KPK mengambil alih keseluruhan kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan perwira tinggi di Mabes Polri. Makanya, ia mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan gugatan pada kepolisian jika ingin mengambil hak penanganan kasus korupsi simulator sepenuhnya.

"Selama Polri punya bukti cukup, saksi cukup tidak ada ruang untuk menghentikan penyidikan ini. Bagaimana bisa menghentikan kalau belum ada ketentuan acara. Kecuali ada gugatan bahwa Polri tidak punya wewenang penyidikan melalui peradilan ya silahkan. Kalau pengadilan bilang Polri tidak berwenang maka saya akan menyerahkan pada KPK," ujar Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman di Jakarta, Jumat (3/8).

Belakangan, sejumlah kalangan menyebut seharusnya Polri menyerahkan penanganan kasus itu pada KPK yang sudah lebih dulu menyelidikinya. Saran itu dasarkan pada Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4)Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Namun, Polri menyatakan, tak bisa hanya dengan berlatar undang-undang tersebut, karena Polri pun sedang dalam penyidikan.