Kabinet Australia Terbelah dalam Isu Penikahan Sesama Jenis

Namun kelemahan opsi plebisit adalah karena hasilnya tidak mengikat bagi pemerintah.
Menteri Komunikasi Malcolm Turnbull misalnya menolak opsi referendum dan memperingatkan konsekuensi bagi pemerintah jika legalisasi pernikahan sesama jenis menjadi isu dalam pemilu mendatang.
"Ini akan menjadi isu panas dalam pemilu," kata Menteri Turnbull. "Tentu saja Partai Buruh menghendaki hal itu terjadi, karena mereka pikir bagus buat mereka."
Menurut Turnbull, parlemen bisa membuat UU baru yang mengatur bahwa hasil plebisit bersifat mengikat bagi pemerintah.
Ia sendiri mengusulkan opsi lain, yaitu agar isu ini divoting di parlemen dan salah satu pasalnya harus menyebutkan bahwa UU legalisasi pernikahan sesama jenis baru bisa berlaku jika disetujui mayoritas rakyat melalui plebisit.
"Dengan demikian pemerintah setidaknya telah menangani isu ini sebelum pemilu mendatang," katanya, seraya menambahkan terserah kabinet untuk memutuskan langkah terbaik.
Menteri lainnya, Menteri Pendidikan Christopher Pyne juga sependapat bahwa hal ini sebaiknya diputuskan melalui plebisit.
"Tidak perlu mengubah konstitusi melalui referendum yang biayanya pasti mahal sekali," katanya.
Kabinet Pemerintahan PM Tony Abbott tampaknya terbelah dalam isu apakah pernikahan sesama jenis sebaiknya diserahkan keputusannya kepada rakyat Australia
- Dunia Hari Ini: Setidaknya Delapan Orang Tewas Setelah Serangan India ke Pakistan
- Industri Alas Kaki Indonesia Punya Potensi Besar, Kenapa Rawan PHK?
- Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Lagi Anthony Albanese
- Mungkinkah Paus Baru Datang dari Negara Non-Katolik?
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM