Kabinet Australia Terbelah dalam Isu Penikahan Sesama Jenis

Kabinet Pemerintahan PM Tony Abbott tampaknya terbelah dalam isu apakah pernikahan sesama jenis sebaiknya diserahkan keputusannya kepada rakyat Australia melalui plebisit atau referendum. Kedua opsi yang diperdebatkan pemerintah ini memiliki implikasi yang berbeda.
Sebelumnya para politisi pendukung legalisasi pernikahan sesama jenis mendorong perlunya Parlemen Australia segera melakukan voting berdasarkan pilihan hati nurani anggota, bukan menurut garis kebijakan partai politik.
Namun, PM Abbott lebih memilih untuk menunda dengan menyarankan perlunya isu ini diserahkan keputusannya kepada rakyat Australia sendiri, apakah melalui mekanisme plebisit atau referendum.
(Dari kanan) PM Tony Abbott, Menteri Komunikasi Malcolm Turnbull, dan Menteri Sosial Scott Morrison.
Menteri Sosial Scott Morrison termasuk yang menghendaki agar isu legalisasi pernikahan sesama jenis ini diputuskan melalui referendum untuk mengubah pasal-pasal mengenai pernikahan di dalam konstitusi.
Namun ketentuan menyebutkan bahwa referendum memerlukan bukan hanya suara mayoritas secara nasional melainkan juga harus mayorits dalam jumlah negara bagian.
Di sisi lain, sejumlah menteri menolak opsi referendum seperti ini, dan menyarankan opsi plebisit, yang hanya memerlukan suara mayoritas secara nasional, tidak perlu mayoritas di semua negara bagian.
Kabinet Pemerintahan PM Tony Abbott tampaknya terbelah dalam isu apakah pernikahan sesama jenis sebaiknya diserahkan keputusannya kepada rakyat Australia
- Dunia Hari Ini: Setidaknya Delapan Orang Tewas Setelah Serangan India ke Pakistan
- Industri Alas Kaki Indonesia Punya Potensi Besar, Kenapa Rawan PHK?
- Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Lagi Anthony Albanese
- Mungkinkah Paus Baru Datang dari Negara Non-Katolik?
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM