Kada yang Tak Cairkan Insentif Bagi Nakes Bisa Diancam Pidana

Sedangkan 300-an daerah sudah menganggarkan tetapi sama sekali belum dicairkan untuk nakes setempat.
"Nakes merupakan pejuang garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19."
"Menurut saya, tidak dianggarkannya insentif untuk tenaga kesehatan di sejumlah daerah, menunjukkan kepala daerah setempat tidak memiliki kepedulian atas situasi pandemi COVID-19," katanya.
Apabila aturan dan prosedur yang mengatur penetapan dan pencairan anggaran insentif nakes daerah dinilai berbelit dan sulit dijalankan, Kemendagri perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar segera dilakukan revisi atas aturan tersebut.
Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor itu menilai dalam situasi darurat pandemi seperti saat ini, aturan-aturan dan prosedur penetapan dan pencairan anggaran harus dipermudah tanpa meninggalkan aspek pertanggungjawaban.
"Melonjaknya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini pasti akan menambah beban kerja nakes semakin berat. Tidak sedikit tenaga kesehatan telah gugur dalam menjalankan tugas menangani pasien-pasien COVID-19," ujarnya.
Dia menilai kewajiban negara untuk memberikan dukungan yang memadai kepada seluruh nakes agar dapat bekerja secara maksimal melayani masyarakat.(Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Kepala daerah yang tak mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan bisa diancam pidana.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Rahmat Saleh Dorong Kementerian ATR/BPN Melibatkan Majelis Ulama dalam PTSL Tanah Ulayat Sumbar
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Gus Khozin Kritik Tugu Titik Nol IKN yang Viral di Medsos
- Menjelang PSU Pilkada Pasaman, Rahmat Saleh Mewanti-wanti KPU Proaktif dan Jeli
- Buntut Masalah Lucky Hakim, Wamendagri Kembali Tegaskan Kewajiban Kepala Daerah