Kalau Mau Efektif, Jangan Cuma Imbauan, Tetapi Larangan Mudik

“Ya tentu harus dipikirkan juga tunjangan hidup untuk mereka. Kalau pemerintah melarang orang untuk mudik, konsekuensinya harus menyediakan tunjangan kehidupan bagi mereka untuk berapa bulan karena tidak ada penghasilan,” katanya.

Selain itu, Syarief meminta pemerintah melakukan tes massal Covid-19. Menurut dia, ini bisa menjadi alasan pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik. Sebab, kata dia, bila nanti ada yang ditemukan hasil tesnya positif, maka tentu warga tersebut harus dikarantina atau isolasi, sehingga tidak bisa mudik.

“Itu juga untuk menghambat penyebaran virus, tetapi sekarang kan pemerintah tidak melarang mudik, tes massal juga belum dilakukan terutama untuk zona merah seperti DKI Jakarta atau, Jabodetabek,” katanya.

Dia memahami, mungkin saja pemerintah memiliki pertimbangan lain, seperti terbentur soal kemampuan keuangan dan peralatan. Namun, ia memastikan DPR lewat fungsi anggarannya akan mendukung pemerintah sepanjang untuk kepentingan penanganan Covid-19.

“Bagi kami DPR, anggaran yang sudah direalokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 itu kami tidak persoalkan, yang penting ditangani secara benar. Silakan saja, sepanjang untuk kepentingan penanganan Covid-19,” pungkasnya.  (boy/jpnn)