Kapolri dan Seluruh Jenderal Penting Polri Berkumpul di Wilayah Hukum Irjen Iqbal, Ada Apa?

Menurut Plt Kadiv Propam itu, intitusi kepolisian harus bisa menerima penyebaran nilai-nilai demokratisasi yang berdampak langsung pada praktik-praktik pemolisian. Dampak tersebut dapat dilihat pada menguatnya peran legislatif, media, tuntutan kebebasan individu, dan supremasi hukum.

Gatot menegaskan kepemimpinan Jenderal Sigit kerap konsisten dalam menjalankan undang-undang. Ini berarti polisi harus pula senantiasa menyadari kebutuhan dari perkembangan hukum.

Polisi harus menjalankan hukum untuk menjaga hak dan keadilan warga negara atau menjaga kekuatan dari undang-undang yang dibuat elite politik tersebut untuk mengatur masyarakat.

Berikutnya, kepolisian harus menyadari bahwa era demokratisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Di mana sistem demokrasi memang menjunjung tinggi hak untuk bebas.

Kendati begitu, polisi sebagai pemegang wewenang penegakan hukum dapat menonaktifkan kebebasan tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu. Terlebih polisi memang kerap dihadapkan pada situasi yang mengharuskan untuk membatasi kebebasan. Seperti saat melakukan penyidikan, penggeledahan, penyitaaan, penangkapan, penahanan hingga upaya-upaya hukum lainnya.

Dia menambahkan polisi di era demokrasi dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Namun, masyarakat sendiri terkadang tidak peduli seberapa adilnya atau efektifnya polisi bekerja untuk menegakkan demokrasi itu sendiri.

"Dengan semakin berkembangnya tuntuntan masyarakat seturut dengan semakin dinamis nya perubahan sosial, kepolisian harus mampu beranjak untuk tidak hanya sebagai institusi, tetapi turun langsung untuk melindungi dan mengayomi," paparnya. (tan/jpnn)