Legislatif Rabu, 11 Juni 2025 – 21:58 WIB
Penerapan UU TPKS Dinilai Berjalan Lambat, Begini Saran Waka MPR Lestari Moerdijat
Waka MPR Lestari Moerdijat menyoroti penerapan UU TPKS yang dinilai berjalan lambat, begini sarannya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi.
Waka MPR Lestari Moerdijat menyoroti penerapan UU TPKS yang dinilai berjalan lambat, begini sarannya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan bantuan sosial.
Pemberhentian mendadak Komisioner KTKI dikritik melanggar hukum, HAM, dan asas kepastian hukum.
RUU KUHAP masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama pada penerapan asas dominus litis
Nien Rafles Siregar dan Andreas Nahot Silitonga menyatakan siap maju dalam pemilihan calon Ketua Umum dan Sekjen Asosiasi…
Penasihat hukum Hasto kemudian mengutip BAP yang lebih tegas menyebut asal dana.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyatakan penempatan Iqbal tersebut merujuk pada filosofi konstitusional Polri sebagai lembaga…
Kasus Inong Fitriani menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam sistem peradilan Indonesia.
Dokter Estetika Richard Lee manyatakan enggan mengambil jalur hukum terkait permasalahannya dengan Aldy Maldini yang terjadi enam tahun…
Pentingnya keseimbangan kewenangan antara aparat penegak hukum sesuai fungsi masing-masing.
Universitas Pancasila menegaskan komitmennya untuk mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada lingkungan hidup dan masyarakat
Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen kejagung RI Dr. Jan S. Maringka meluncurkan Channel YouTube Jangan Menyerah (JM Podcast)…
Pakar hukum pidana Universitas Lampung (Unila), Yusdianto menilai pasal-pasal yang diusulkan dalam draf RUU Polri berpotensi membuat kepolisian…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh langkah Presiden dalam mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
Bamsoet mengingatkan pentingnya keseimbangan demokrasi dan hukum saat memberi kuliah program Doktor Ilmu Hukum di kampus Universitas Borodubur
Pengadilan Niaga Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT BUKALAPAK.COM, Tbk (BUKA) sebagai…
5 berita terpopuler sepanjang Rabu (23/4) tentang jangan sepelekan peringatan profesor hukum, semua ASN wajib tahu soal poin…
Aktif sebagai pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara (ASN) bukanlah penghalang untuk tetap bisa berkreasi dan menyalurkan…
Direktur Jenderal AHU Widodo Ekatjahjana mengatakan komitmen Kementerian Hukum dalam memperluas layanan hukum berbasis digital.