Kapolri Harus Bertanggungjawab

Kapolri Harus Bertanggungjawab
Kapolri Harus Bertanggungjawab
Jika bentrokan antarinstitusi aparat keamanan itu menggunakan senjata api, maka hal itu sama juga telah  menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Pasalnya, peluru yang digunakan aparat kemanan dibeli dari uang hasil pajak rakyat.

"Sangat berlebihan ketika kemudian senjata dan peluru yang dibeli dengan uang rakyat dipakai hanya untuk berkelahi di jalanan, melawan sesama aparat pula," sesal Hasanuddin.

Sementara, Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane mengatakan, anggota kepolisian yang diduga menembak anggota TNI harus diproses secara hukum. Karena kalau tidak diproses akan menimbulkan kemarahan lagi. Akan muncul solidaritas korps yang berlebihan untuk mencari siapa yang membunuh temannya.

"Saya harapkan hal itu tidak terjadi, karena Pangkostrad sudah turun. Sehingga TNI menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Tentunya polisi harus serius mengungkapnya dan dipublikasi kepada masyarakat pelaku pembunuhnya dan dibawa ke pengadilan," ujarnya.

 

Sebelumnya, enam anggota Kostrad Gorontalo ditembaki saat terlibat perselisihan dengan Brimob Polda Gorontalo pada Minggu (22/4). Enam anggota Kostrad kemudian dirawat di rumah sakit. Peristiwa itu merenggut nyawa seorang prajurit Korps Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Batalyon 221 Gorontalo, yakni Prada Firman, yang mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis (26/4) pagi setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Gorontalo.

JAKARTA - DPR RI meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timor Pradopo harus bertanggungjawab atas terjadinya aksi baku tembak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News