Kartu Prakerja dan Momentum Penataan UMKM

Oleh: MH. Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI

Kartu Prakerja dan Momentum Penataan UMKM
Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH. Said Abdullah. Foto: Humas DPR RI

Dari data tersebut, diambil 10 persen saja unit usaha yang terdata sesuai dengan kriteria by name by addres, maka akan terdapat 3,7 juta unit usaha UMKM yang bisa segera dibantu.

Prioritas utama bantuan untuk saat ini adalah memenuhi kebutuhan hidup selama tiga bulan kedepan. Sehingga, alokasi dana pasca pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan per peserta, bisa dimanfaatkan terlebih dahulu.

Saat ini, merupakan momentum paling tepat bagi Pemerintah untuk menata ulang kebaradaan UMKM dalam Perekonomian nasional. Mulai dari masalah permodalan, peningkatan kualitas dan daya saing produk, kemampuan manajerial pengelolaan usaha, akses pasar dalam memasarkan produk hingga terintegrasi dengan Global Value Chain, agar dapat terhubung dengan pasar Global.

Kesemuanya ini memerlukan keseriusan dan konsistensi kebijakan dari Pemerintah. Dari sinilah nantinya kita harapkan, program-program pelatihan Kartu Pra Kerja tersebut bisa masuk, secara lebih efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penataan UMKM.

Oleh karena itu, ketika nantinya Pemerintah memulai melakukan program recovery ekonomi pasca Covid-19, sektor UMKM sudah siap menjadi sektor terdepan dalam proses percepatan pemulihan ekonomi.

Kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian juga semakin besar, sehingga bisa merubah struktur ekonomi nasional dari piramida menjadi struktur belah ketupat, dimana sektor UMKM mengisi ruang terbesar dalam struktur ekonomi nasional.(***)

Jika program Kartu Prakerja kurang tepat sasaran, Pemerintah seharusnya mau mengoreksinya. Ini juga momentum penataan UMKM.


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News